D. I. Yogyakarta, CITAWAYA.ID โ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam sebuah pertemuan strategis di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Agenda utama pertemuan ini adalah mempercepat sertipikasi tanah wakaf Muhammadiyah serta mengoptimalkan pengelolaan tata guna tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan Muhammadiyah. “Kami membahas langkah-langkah untuk mempercepat sertipikasi aset wakaf Muhammadiyah, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, kami juga berdiskusi tentang pengelolaan tanah yang lebih merata dan berkeadilan demi mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan,” ujar Nusron.
Muhammadiyah, menurut Nusron, adalah salah satu organisasi yang paling teratur dalam mengelola aset-asetnya. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memastikan bahwa semua aset Muhammadiyah, baik berupa tanah wakaf maupun hak kepemilikan lainnya, dapat tersertipikasi sepenuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron Wahid juga menyerahkan lima sertipikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Penyerahan ini merupakan bagian dari program legalisasi aset yang sedang digalakkan di wilayah D. I. Yogyakarta.
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik inisiatif pemerintah ini. “Kami sangat mendukung kebijakan agraria yang menjunjung tinggi asas keadilan dan pemerataan. Aset-aset tanah Muhammadiyah sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan umat, dan kami berharap program ini memberikan manfaat luas bagi bangsa,” kata Haedar.
Pertemuan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengelola aset tanah untuk tujuan sosial dan ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung reformasi agraria yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menteri Nusron Wahid didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN D. I. Yogyakarta, Suwito. Pertemuan juga dihadiri oleh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Comment