Jakarta, CITAWAYA.ID โ Beberapa waktu terakhir, isu terkait kawasan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi perhatian publik, khususnya terkait status sertifikat tanah di lokasi tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi terkait masalah ini.
“Kementerian ATR/BPN telah menugaskan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Bapak Virgo, untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) guna memverifikasi garis pantai di sekitar Desa Kohod. Ini dilakukan untuk memastikan apakah tanah yang telah terbit sertifikatnya berada di dalam atau luar garis pantai.
Data dokumen sertifikat yang diajukan sejak 1982 akan dibandingkan dengan informasi garis pantai terkini hingga 2024,” kata Menteri Nusron Wahid dalam konferensi pers di Aula PTSL, Senin (20/01/2025).
Menteri Nusron melanjutkan, hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa di kawasan tersebut telah terbit 263 sertifikat tanah, terdiri dari 234 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 SHGB atas nama perorangan. Selain itu, terdapat pula 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di kawasan tersebut.
“Kami akan mengevaluasi dan meninjau ulang sertifikat-sertifikat ini, terutama jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa sertifikat tersebut berada di luar garis pantai. Apabila terbukti ada cacat material, prosedural, atau hukum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, kami dapat membatalkan sertifikat tersebut tanpa melalui proses pengadilan, asalkan usianya belum mencapai lima tahun,” tegas Menteri Nusron.
Menteri ATR/BPN juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI untuk memeriksa status sertifikat tanah mereka. Aplikasi ini dinilai telah memberikan kemudahan dan transparansi dalam pelayanan pertanahan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
***
Comment