SULUT – citawaya.id Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., resmi menunjuk 21 Staf Khusus yang akan bertugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan dan mempercepat pembangunan di wilayah Sulut.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan yang di tandatangani langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Para Staf Khusus dipilih dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian, dengan harapan dapat memberikan masukan strategis dan solusi konkret atas tantangan yang dihadapi provinsi ini.
Berikut nama-nama Staf Khusus Gubernur Sulut 2025 :
1. Drs. Ferdinand E.M. Mewengkang, M.M ( Stafsus Bidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM)
2. Max Lomban, S.E ( Stafsus Bidang Kebudayaan)
3. Prof. Grevo Gerung (Stafsus Bidang Pendidikan)
4. Dr (c) Fiko Onga, S.Ip.,M.Si (Stafsus Bidang Politik dan Kebijakan)
5. Dr. Lucky Longdong (Stafsus Bidang Pertanian)
6. Prof. Benny Pinontoan (Stafsus Bidang Pembangunan sumber daya alam)
7. Recky Harry Langie (Stafsus Bidang Investasi)
8. Dr. Magdalena Wullur, SE.,MM.,MAO.,CMILT (Stafsus Bidang Perencanaan pembangunan)
9. Olvie Limpele (Stafsus Bidang Sosial Kemasyarakatan Rohani)
10. Farist Soeharyo (Stafsus Bidang Kepemudaan)
11. Herold Kaawoan (Stafsus Bidang Pemberdayaan masyarakat)
12. Marlina Moha Siahaan (Stafsus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
13. Samuel Patabang (Stafsus Bidang Ekonomi dan Pembangunan)
14. Daniel Duma (Stafsus Bidang Pertambangan dan Energi)
15. Christian Yokung, S.Kom (Stafsus Bidang Olahraga)
16. Ir. Johan V. Malonda (Stafsus Bidang Perhubungan)
17. DR. Drevy malalantang (Stafsus Bidang Pariwisata)
18. Reza Sofian, SH (Stafsus Bidang Perikanan dan Kelautan)
19. John Sada, SH.,MH ( Stafsus Bidang Hukum dan HAM)
20. Nurjannah Seliani (Stafsus Bidang Hubungan Antar Lembaga)
21. AKBP (Purn) Tommy Lahama ( Stafsus Bidang Kesatuan Bangsa)
Ke-21 Staf Khusus yang ditunjuk ini akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan dan mendukung implementasi program-program pembangunan Sulut. Mereka juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Para Staf Khusus akan bekerja sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing, mulai dari sosial kemasyarakatan, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.
(Chres)
Comment