JAKARTA, CITAWAYA.ID – Pemerintah terus memperkuat program prioritas nasional melalui pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan, program transmigrasi, dan pembangunan perumahan rakyat yang di canangkan Presiden Prabowo.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat 864.662 hektare lahan yang siap digunakan untuk menopang berbagai program tersebut.
“Lahan ini terdiri atas 854.662 hektare tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB). Langkah ini merupakan hasil penyesuaian tata ruang yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (08/01/2025).
Menteri Nusron merinci, sekitar 209.780 hektare dari total lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara swasembada pangan.
Sebanyak 567.585 hektare lainnya dialokasikan untuk mendukung program transmigrasi. Nusron menjelaskan, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan penduduk dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa.
Sementara itu, guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi akan disiapkan untuk pembangunan perumahan rakyat. Nusron optimis bahwa ketersediaan lahan ini dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan pemukiman rakyat yang berkualitas.
“Kami sudah melaporkan perkembangan ini kepada kementerian terkait. Progresnya berjalan baik dan tidak ada kendala signifikan dalam penyediaan lahan untuk program perumahan rakyat,” tambah Nusron.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan tanah tidak produktif untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan keberhasilan program ini.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, dan pejabat lainnya dari Kementerian ATR/BPN.
Kebijakan alokasi lahan ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Comment