Jakarta, CITAWAYA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.
Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan pentingnya kesinambungan Reforma Agraria sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kita perlu berkomitmen bersama dalam menciptakan keadilan melalui program Reforma Agraria. Program ini sejalan dengan arahan Pak Menteri untuk mendukung ketahanan pangan, yang mana ditopang oleh kegiatan redistribusi tanah dan pemberdayaan lahan bagi masyarakat,” ujar Yulia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas nasional, dengan target peningkatan luas lahan panen hingga 4 juta hektare pada tahun 2029.
Menanggapi hal ini, Yulia menyatakan bahwa Reforma Agraria merupakan instrumen penting yang mendukung upaya tersebut, sekaligus mengatasi ketimpangan penguasaan lahan.
“Kami akan terus menjalankan Redistribusi Tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), diiringi dengan sertifikasi lahan masyarakat dan peningkatan akses pemberdayaan. Semua ini merupakan dasar kuat untuk menyukseskan amanat Reforma Agraria dan kedaulatan pangan,” jelas Yulia.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, program ini diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Yulia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Kolaborasi harus diperkuat di semua lini, baik antar kementerian maupun di internal kita sendiri. Dengan kerja sama ini, saya yakin program Reforma Agraria dapat mempercepat pemerataan akses tanah bagi masyarakat dan memperkuat sektor pangan nasional,” ungkap Yulia.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra, dan beberapa pejabat tinggi lainnya dari lingkungan Ditjen Penataan Agraria. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan Kanwil BPN dari seluruh provinsi, yang turut mendiskusikan strategi implementasi Reforma Agraria di daerah masing-masing.
***
Comment