Jakarta, CITAWAYA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN Sabang di Jalan Agus Salim, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron memberikan arahan strategis kepada jajaran terkait program kerja ke depan, dengan fokus utama pada penataan sumber daya manusia (SDM).
“Penataan SDM menjadi langkah awal yang penting. Pegawai yang telah lebih dari dua tahun di satu posisi perlu dirotasi, agar mereka memperoleh pengalaman kerja di lingkungan yang berbeda,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan bahwa rotasi ini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang memiliki wawasan luas dan berpikir secara holistik. “Dengan cara pandang yang holistik, seorang pemimpin tidak akan terjebak dalam ego sektoral, comfort zone, atau moral hazard,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya pengembangan jenjang karier di Kementerian ATR/BPN agar berjalan secara adil dan transparan. “Kami sudah sepakat untuk menerapkan career path. Misalnya, pejabat Eselon 4 atau Fungsional yang ingin naik ke Eselon 3 harus berkarier di Kantor Pertanahan (Kantah) di berbagai daerah terlebih dahulu. Demikian pula bagi yang ingin ke Eselon 2. Ini untuk memastikan sistem berjalan dengan fair,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Nusron memberikan perhatian khusus pada pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk menjalankan tugas pengawasan internal secara tegas dan profesional.
“Saya sudah menekankan dalam Rapat Pimpinan bahwa Inspektorat harus keras. Dalam pemerintahan, ada tiga elemen penting: governance, crisis management, dan compliance. Governance ada di satuan kerja masing-masing, tetapi crisis management dan compliance adalah tugas utama Inspektorat. Mereka harus menjadi pengawas yang disegani,” tegas Nusron.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari berbagai direktorat, termasuk Ditjen Penataan Agraria, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Bank Tanah. Menteri Nusron dan Wamen Ossy menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat tata kelola dan sistem kerja di Kementerian ATR/BPN demi mendukung pelayanan publik yang optimal.
***
Comment