Viral Dugaan Pelecehan Seksual, Ketua JARI Maykel Pusung Tegaskan Jangan Bawa Nama Gubernur dan Jabatan Staf Khusus

SULUT — Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh unggahan viral di Facebook terkait dugaan pelecehan seksual dan intimidasi yang diduga melibatkan seorang staf khusus Bidang Pertambangan dan Energi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, berinisial DD.

Dalam unggahan yang beredar luas, seorang perempuan muda berinisial CL (23) mengaku menjadi korban dugaan pelecehan seksual dan intimidasi yang disebut terjadi pada waktu subuh. Unggahan tersebut dengan cepat memicu reaksi publik dan sorotan luas dari masyarakat sipil.

Menanggapi hal itu, Ketua Jurnalis Aktivis Rakyat Indonesia (JARI), Maykel Pusung, menyampaikan sikap tegas. Ia menilai, jika dugaan tersebut benar, maka perbuatan itu merupakan tindakan amoral yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak boleh dikaitkan dengan jabatan staf khusus maupun membawa nama Gubernur Sulawesi Utara.

“Jika ini benar terjadi, maka itu adalah perbuatan pribadi yang bersifat amoral. Jangan membawa-bawa nama Gubernur maupun jabatan staf khusus. Apalagi kejadian ini disebut terjadi di waktu subuh, jelas bukan bagian dari tugas dan kewenangan staf khusus gubernur,” tegas Maykel Pusung kepada media.

Menurut Pusung, penyebutan jabatan dalam peristiwa yang bersifat personal justru berpotensi mencederai marwah pemerintahan daerah dan merugikan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan dugaan perbuatan tersebut.

“Kesalahan harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Jabatan staf khusus tidak boleh dijadikan tameng, apalagi alat intimidasi. Ini bukan ranah tugas staf khusus gubernur, dan tidak ada hubungannya dengan kerja pemerintahan,” ujarnya.

Maykel Pusung juga menekankan pentingnya proses hukum berjalan secara objektif dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum menangani kasus ini secara serius jika laporan resmi telah masuk, tanpa intervensi dan tanpa perlakuan istimewa.

“Siapa pun dia, jika ada dugaan pelanggaran hukum, silakan diproses sesuai aturan. Tidak boleh ada kesan kebal hukum hanya karena jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan,” katanya.

Maya