Minsel, Citawaya.id — Suasana rapat Penetapan APBDes 2026 di Desa Sapa Induk mendadak memanas.
Forum yang seharusnya menjadi ruang transparansi anggaran justru berubah ricuh setelah Pejabat Kumtua dinilai menunjukkan sikap arogan saat menjawab pertanyaan warga.
Menurut keterangan sejumlah masyarakat yang hadir, ketegangan bermula saat tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan kejelasan Dana Ketahanan Pangan, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), hingga dugaan aliran dana dari aktivitas galian C di wilayah tersebut.
Alih-alih memberikan penjelasan rinci, Pejabat Kumtua disebut merespons dengan emosi.
“Itu yang ditanyakan tokoh masyarakat, kong pejabat kumtua jawab dengan sikap arogansi, kong dia banting meja, abis itu dia berdiri kong rupa gaya mo ba pukul bagitu pa tokoh masyarakat,” ujar salah satu warga yang mengikuti rapat.
Warga juga menyoroti ketidaksesuaian antara informasi anggaran yang terpampang dan realisasi di lapangan.
“Itu dana semua ada tercatat di papan, tapi nda ada dorang tokoh masyarakat da lia,” tambahnya.
Insiden ini langsung memicu kecurigaan publik terkait tata kelola keuangan desa.
Dana Ketahanan Pangan dan SILPA merupakan komponen penting dalam APBDes yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai regulasi pengelolaan keuangan desa.
Namun, munculnya keluhan warga soal minimnya akses informasi memperkuat dugaan adanya masalah dalam keterbukaan anggaran.
Yang lebih serius, rapat tersebut juga menyinggung dugaan keberadaan dana tambang galian C di wilayah desa.
Warga mempertanyakan apakah ada keterkaitan antara aktivitas tersebut dengan pihak pemerintah desa.
Namun, pertanyaan publik terus menguat seiring tidak adanya klarifikasi terbuka dalam forum tersebut.
Peristiwa ini memicu dorongan dari masyarakat agar pihak berwenang turun tangan.
Pemerintah kecamatan hingga inspektorat daerah diminta segera melakukan:
•Audit penggunaan dana desa
•Penelusuran dana SILPA dan Ketahanan Pangan
•Investigasi dugaan aliran dana dari Galian C
Rapat desa yang semestinya menjadi simbol musyawarah justru berubah menjadi cerminan krisis kepercayaan.
Jika tidak segera ditangani secara terbuka dan profesional, polemik ini berpotensi memperdalam konflik sosial di tengah masyarakat Desa Sapa Induk.
Comment