Jakarta, CITAWAYA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Rapat ini membahas keluhan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PSN Pariwisata Tropical Coastland di Banten.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa area yang masuk dalam PSN Pariwisata PIK 2 seluas 1.705 hektare, dengan sebagian besar, yakni 1.500 hektare, berada di kawasan hutan lindung. “Dari total luas tersebut, sebagian besar masuk kawasan hutan lindung, jadi tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan,” jelas Nusron.
Lahan PSN ini membentang di Pesisir Pantai Utara Tangerang, mulai dari Desa Muara hingga Desa Kronjo. Beberapa desa yang masuk ke dalam area PSN meliputi Desa Tanjung Pasir (54 hektare), Desa Kohod (261 hektare), serta Desa Muara dan Desa Tanjung Pasir (302 hektare). Sementara itu, Desa Mauk dan Desa Kronjo memiliki luas 687 hektare yang didominasi tambak dan rawa-rawa.
“Informasi yang menyebut bahwa seluruh area PIK 2 masuk PSN tidak benar. Hanya 1.705 hektare yang ditetapkan untuk kepentingan wisata, termasuk wisata mangrove,” tegas Nusron.
Namun, Nusron juga mengungkapkan adanya kendala dalam pengembangan kawasan tersebut, terutama terkait ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang (RTR) dengan aturan yang berlaku. Ia menyebut, RTR KSN Jabodetabekpunjur, Perda RTRW Provinsi Banten, dan Perda RTRW Kabupaten Tangerang masih belum selaras dengan rencana pengembangan PIK 2. Selain itu, kawasan tersebut juga masih masuk dalam zona hutan berdasarkan SK Menteri LHK.
“Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baru bisa kami keluarkan setelah kajian teknis selesai. Fokus PSN saat ini adalah proyek yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Jadi, kami perlu memastikan apakah proyek ini memenuhi kriteria tersebut,” jelas Nusron.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim, dan didampingi Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, turut dihadiri pejabat eselon I dan II dari Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)
Comment