Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, sepakat memanfaatkan tanah telantar seluas 564.957 hektare untuk mendukung program transmigrasi nasional. Kesepakatan ini diumumkan usai pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
“Kami butuh sinergi untuk memanfaatkan tanah-tanah telantar agar memiliki nilai ekonomi. Dengan program transmigrasi, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, tanah yang terindikasi telantar tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk mendukung program transmigrasi, terutama dalam pengembangan kawasan yang produktif.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa pemanfaatan lahan telantar adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program transmigrasi, terutama di wilayah-wilayah prioritas seperti Papua.
“Program transmigrasi tidak hanya soal penempatan penduduk, tetapi juga memastikan adanya lahan dan tata ruang yang mendukung. Dengan lahan yang tersedia, kita bisa menciptakan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk rakyat Indonesia,” jelasnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat di daerah transmigrasi untuk memanfaatkan lahan secara produktif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, serta pejabat tinggi dari kedua kementerian. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya lahan demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
***
Comment