Denpasar, CITAWAYA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengimbau jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali untuk siap menghadapi tuntutan birokrasi modern.
Transformasi layanan pertanahan melalui penyederhanaan business process yang tetap menjaga akurasi, kehati-hatian, akuntabilitas, berbasis manajemen risiko, dan transparansi menjadi langkah strategis yang ditekankan.
“Masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis. Maka, wajah kantor kita juga harus ikut berubah melalui transformasi. Kita perlu menyederhanakan proses layanan agar lebih cepat, efisien, dan tetap akurat, baik dari sisi data yuridis, fisik, maupun historis,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12/2024).
Provinsi Bali menjadi pelopor penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik, yang resmi berjalan di seluruh kabupaten/kota sejak Mei lalu. Dengan sistem ini, sembilan Kantor Pertanahan di Bali semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan serta menciptakan efisiensi dalam proses kerja.
Namun demikian, Menteri Nusron mengingatkan agar aspek kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi sengketa tanah di masa depan. “Harus hati-hati, apakah tanah yang akan disertipikatkan itu ada tumpang tindih atau tidak. Semua produk yang dihasilkan juga harus akuntabel, karena pada akhirnya ini adalah produk hukum,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko dalam setiap layanan pertanahan. “Layanan kita harus mempertimbangkan risiko konflik atau tumpang tindih yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kita harus berbasis pada risk management,” tambah Menteri Nusron.
Lebih lanjut, transparansi juga ditekankan sebagai pilar penting dalam menciptakan birokrasi yang modern. “Pelayanan kita harus transparan, dapat diawasi oleh masyarakat. Kita harus memastikan bahwa kita adalah birokrasi yang adaptif, responsif, dan modern,” tutupnya.
Melalui transformasi yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menjadikan layanan pertanahan lebih efisien dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, bersama seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali.
***
Comment