D. I. Yogyakarta, CITAWAYA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Selasa (17/12/2024) di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa PPAT yang lulus akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia (SDM).
Menteri Nusron menyampaikan bahwa transformasi sistem yang dilakukan Kementerian ATR/BPN mencakup dua aspek utama: proses bisnis dan teknologi informasi (TI). “Kita akan mengintegrasikan data, termasuk Akta Jual Beli (AJB) dan dokumen yang dibuat oleh PPAT. Semua akan termonitor secara daring melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), sehingga transaksi dapat dilacak, termasuk biayanya,” ujarnya.
Selain itu, PPAT juga akan terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui mekanisme rotasi penempatan. Menteri Nusron menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang lebih seragam dan adil. “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian biaya dan pelayanan PPAT. Untuk itu, kita akan mempertimbangkan rotasi lokasi kerja PPAT agar tidak ada kesenjangan pelayanan,” kata Menteri ATR/BPN.
Ujian PPAT di STPN ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di PPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas. Tahun ini, ujian PPAT diikuti oleh 6.000 peserta, dengan 5.544 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
Proses ujian menggunakan metode Computer-Based Test (CBT) yang memungkinkan hasilnya dilihat secara langsung. Sistem ini menjamin transparansi, sehingga peserta dapat memantau setiap tahapan ujian secara real-time. Peserta yang memenuhi passing grade dan pemeringkatan akan dinyatakan lulus.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Ketua STPN, Agustyarsyah; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
***
Comment