MINAHASA CITAWAYA.ID Kritik keras terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, MM, disampaikan Lembaga Aliansi Masyarakat Independen (PAMI) Sulawesi Utara.
Desakan itu muncul karena dinilai lemahnya peran strategis Sekda dalam menggerakkan roda birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa.Aktivis PAMI Sulut, Jeffrey Sorongan, menyebutkan bahwa posisi Sekda sangat vital dalam memastikan jalannya pemerintahan.
Namun, menurutnya, selama ini fungsi tersebut belum dijalankan secara maksimal sehingga berdampak pada lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah.Pembinaan terhadap SKPD tidak berjalan efektif. Faktanya, masih ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta sejumlah kewajiban yang belum dituntaskan.
Ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan pembinaan,” ungkap Sorongan saat ditemui di kawasan Tikala, Manado.Ia menegaskan, Bupati Robby Dondokambey (RD) dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang (VASUNG) perlu segera mengambil langkah evaluasi terhadap jabatan Sekda.
Menurutnya, keberanian kepala daerah dalam melakukan evaluasi sangat menentukan perbaikan tata kelola pemerintahan.“Sekda itu harus mampu memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai aturan.
Kalau fungsi ini tidak dijalankan dengan baik, otomatis akan mengganggu sistem pemerintahan. Karena itu, kami menilai perlu ada tindakan tegas,”tambahnya.PAMI Sulut menilai desakan tersebut bukan semata-mata kritik, melainkan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Minahasa.
Sorongan menekankan bahwa pemerintahan yang akuntabel dan transparan harus dimulai dari peran sentral Sekda sebagai motor penggerak birokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan yang berlarut-larut bisa berdampak buruk pada citra pemerintah daerah di mata publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap posisi Sekretaris daerah (FORA)
Comment